Kesadaran akan perlunya gerakan yang berkelanjutan untuk membangun sistem hukum yang transparan, berkeadilan dan bebas korupsi menjadi dasar berdirinya GARANSI.
Rektor UKI, Prof. Dhaniswara K. Harjono sangat mengapresiasi berdirinya GARANSI pada saat mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat GARANSI masa bakti Tahun 2025-2030, di Aula Program Pascasarjana UKI, Jakarta Pusat.
“Saya mengapresiasi keberanian untuk mendirikan Gerakan Transformasi Indonesia. Saudara sekalian telah diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menggerakkan perubahan nyata bagi bangsa dan negara. Gerakan Transformasi Indonesia adalah wadah perjuangan bagi mereka yang berkomitmen pada nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Rektor UKI pada Selasa (11/3/2025).
Baca juga :Strategi Dispar Mabar di Tengah Efisiensi Anggaran
Pada kegiatan pengukuhan ini sekaligus dilaksanakan diskusi dengan menghadirkan narasumber Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. John Pieris dan Guru Besar bidang Ilmu Hukum Bisnis, Prof. Dhaniswara K. Harjono.
Dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi, Prof. Dhaniswara mengungkapkan sudah saatnya Indonesia memiliki super holding BUMN yang benar-benar menyejahterakan masyarakat.
“Namun harus bebas dari kepentingan kelompok tertentu dan bebas dari urusan politik. Jadi harus penuh kehati-hatian dalam memilih CEO yang memimpin suatu BUMN di Indonesia,” ungkapnya.
Ketua GARANSI, Rudi Sembiring Meliala, S.Th menjelaskan bahwa pendirian GARANSI berfokus pada transformasi hukum, demokrasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kami sebagai bagian dari sivitas akademika UKI juga mendukung terbentuknya Pusat Kajian Transformasi Hukum dan Anti Korupsi di UKI,” jelas Rudi Sembiring.
Baca juga :366 Property Hadirkan Standar Baru dalam Investasi Labuan Bajo
“GARANSI mendesak penguasa mewujudkan pemerintahan yang anti korupsi. Kami mendorong reformasi hukum dan pemberantasan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Beberapa program kerja GARANSI ialah melakukan kajian dan riset strategis terkait kebijakan anti korupsi, pengawasan sistem peradilan dan penelitian budaya hukum,” lanjutnya.
Rudi Sembiring mengatakan, GARANSI berupaya merespon cepat terhadap kasus korupsi melalui pemantauan, kampanye publik, hingga litigasi strategis untuk melawan pelemahan pemberantasan korupsi.
“Dengan sinergi lintas sektor, GARANSI akan mengawal kebijakan hukum, memperjuangkan pemerintahan yang bersih dan mengedukasi masyarakat agar lebih efektif dalam demokrasi dan penegakan hukum,” tandasnya.ebih lanjut Rudi Sembiring menyampaikan, GARANSI akan mengadakan lokakarya nasional pada bulan Juli 2025 yang mengundang pimpinan perguruan tinggi di Jakarta, pimpinan pusat organisasi keagamaan, ormas dan organisasi kepemudaan untuk menentukan strategi transformasi hukum dan anti korupsi di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Ketua Dewan Pengawas GARANSI, Cyfrianus Mambay, S.Pd., M.Si mendeklarasikan pendirian GARANSI. “Kami para pendiri Gerakan Transformasi Indonesia yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, praktisi pendidikan, tokoh masyarakat dan aktivis hukum, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab mendorong transformasi bangsa menuju Indonesia yang maju dan bebas dari korupsi,” ujarnya di hadapan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Transformasi Indonesia untuk masa bakti Tahun 2025-2030.
(Redaksi)
