FLORESTODAY.COM, MABAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 yang akan digelar bersama Nusa Tenggara Barat (NTB) dan DKI Jakarta.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma saat menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Kantor Bupati Manggarai Barat, Rabu (22/7/2026).

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw, serta dihadiri anggota Komisi V DPR RI, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, jajaran pemerintah daerah, dan sejumlah kementerian serta lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, Johni Asadoma menilai penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan di Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, pelaksanaan pesta olahraga nasional memerlukan dukungan sarana yang memadai, mulai dari venue pertandingan, stadion, akses transportasi, hingga berbagai fasilitas penunjang yang memenuhi standar nasional maupun internasional.

“Besar harapan kami, diskusi dan pendalaman pada sore hari ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan, penganggaran, dan program kerja konkret yang berpihak pada percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur,” ujar Johni Asadoma, dikutip dari RakyatNTT.id, Rabu (22/7/2026).

Ia juga menegaskan Pemerintah Provinsi NTT siap memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga mitra Komisi V DPR RI dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata.

“Kami siap bekerja sama secara kolaboratif dengan seluruh kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V demi terwujudnya infrastruktur yang handal dan berkeadilan,” tambahnya.

Selain membahas kesiapan PON 2028, forum tersebut juga membicarakan pembangunan infrastruktur strategis di sektor transportasi, sumber daya air, permukiman, serta peningkatan konektivitas antarwilayah di Nusa Tenggara Timur.

Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelindo.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan pihaknya juga memberikan perhatian terhadap keselamatan transportasi laut, khususnya di kawasan wisata Labuan Bajo yang beberapa kali mengalami kecelakaan kapal wisata.

“Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas melalui penguatan pengawasan terhadap kelaikan kapal, pemeriksaan mesin dan struktur kapal, kelengkapan alat keselamatan, keakuratan manifest digital, serta peningkatan kompetensi nahkoda dan anak buah kapal dalam penanganan keadaan darurat,” tegasnya.

Menanggapi pembahasan tersebut, Johni Asadoma mengusulkan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Komisi V DPR RI, Pemerintah Provinsi NTT, NTB, dan DKI Jakarta agar seluruh tahapan persiapan PON XXII Tahun 2028 dapat dipantau secara berkala.

Di akhir pertemuan, Johni menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Manggarai Barat, sementara Andi Iwan Darmawan Aras memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan dibahas lebih lanjut sebagai bahan tindak lanjut pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur.

FLORESTODAY.COM, NTT – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali mengoperasikan layanan angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai Senin, 20 Juli 2026, untuk menjaga konektivitas masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sesuai arahan pemerintah.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, mengatakan perusahaan telah menyiapkan armada, sumber daya manusia, serta dukungan operasional guna memastikan layanan penyeberangan kembali berjalan dengan aman dan berkelanjutan.

"ASDP siap mengoperasikan kembali layanan penyeberangan perintis sesuai arahan pemerintah. Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya daerah 3T, layanan ini merupakan penghubung utama aktivitas sosial dan ekonomi. Kami bergerak cepat menyiapkan armada, sumber daya manusia, dan dukungan operasional agar masyarakat kembali memperoleh akses transportasi yang aman, andal, dan berkelanjutan," ujar Heru Widodo, dikutip dari Antaranews.com, Senin (20/7/2026).

Pengoperasian kembali layanan tersebut dilakukan setelah pemerintah melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTT memberikan arahan agar angkutan penyeberangan perintis kembali melayani masyarakat.

Menurut Heru, layanan penyeberangan perintis memiliki peran penting tidak hanya sebagai moda transportasi, tetapi juga sebagai penghubung aktivitas sosial masyarakat sekaligus jalur distribusi kebutuhan pokok antarpulau di wilayah kepulauan NTT.

General Manager ASDP Cabang Kupang, Ardhani Friandy, menjelaskan operasional angkutan penyeberangan perintis sebelumnya sempat dihentikan sementara sejak 1 Juli 2026 berdasarkan pemberitahuan dari BPTD Kelas II NTT selaku regulator.

"Namun, kami tetap menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, BPTD Kelas II NTT, serta pemerintah daerah guna memastikan kesiapan operasional apabila layanan kembali ditugaskan," ujarnya.

Layanan yang kembali beroperasi meliputi sejumlah lintasan di wilayah kerja ASDP Cabang Kupang dan Cabang Sape.

Di wilayah Cabang Kupang, KMP Ile Mandiri akan melayani lintasan Larantuka–Solor, Solor–Lewoleba, Adonara (Deri)–Baranusa, Baranusa–Bakalang, dan Bakalang–Kalabahi, sedangkan KMP Uma Kalada melayani lintasan Raijua–Sabu serta Waingapu–Raijua.

Sementara itu, KMP Ile Ape kembali melayani lintasan Kewapante–Palue, Palue–Marapokot, Kewapante–Pemana, dan Kewapante–Pulau Besar, sedangkan KMP Namparnos beroperasi di lintasan Kalabahi–Pulau Pura, Pulau Pura–Teluk Gurita, dan Teluk Gurita–Maritaing.

Untuk wilayah kerja Cabang Sape, KMP Komodo kembali melayani lintasan Labuan Bajo–Pulau Rinca, sedangkan KMP Cucut mengoperasikan lintasan Labuan Bajo–Waingapu.

Ardhani menegaskan seluruh aspek operasional, mulai dari kesiapan armada, awak kapal, hingga pelayanan di pelabuhan telah dipersiapkan sesuai ketentuan regulator agar pengoperasian kembali dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan andal.

Sebagai badan usaha milik negara yang mendapat penugasan pemerintah, ASDP menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan penyeberangan yang selamat, aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat.