FLORESTODAY.COM, MABAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat strategi pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan konektivitas antardaerah. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah kerja sama pembangunan bandara khusus pesawat amfibi (seaplane) yang diharapkan mampu menghubungkan destinasi wisata unggulan di Bali, NTB, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat akses transportasi menuju berbagai destinasi kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan konektivitas. Dengan hadirnya layanan pesawat amfibi, mobilitas wisatawan diproyeksikan menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu menjangkau kawasan-kawasan yang belum dilayani bandara konvensional.

“Penguatan konektivitas merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di kawasan timur Indonesia. Kerja sama lintas wilayah menjadi fondasi penting untuk menciptakan sistem transportasi yang saling terintegrasi,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Ahmad Ervan Anwar, beberapa waktu lalu.

“Pengembangan konektivitas juga tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama regional antara Bali, NTB, dan NTT yang sebelumnya telah dibahas dalam forum bersama di Labuan Bajo”, tambahnya.  Sinergi antar pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan jaringan transportasi yang lebih efektif bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pembangunan bandara khusus pesawat amfibi dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung destinasi wisata berbasis kepulauan. Moda transportasi ini memungkinkan pesawat mendarat di perairan sehingga dapat menjangkau pulau-pulau kecil tanpa harus membangun landasan pacu yang membutuhkan investasi besar dan waktu pembangunan yang panjang.

Selain meningkatkan aksesibilitas wisata, pengembangan infrastruktur tersebut juga diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Arus kunjungan wisatawan yang meningkat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor perhotelan, restoran, jasa transportasi, pelaku UMKM, hingga industri kreatif di kawasan destinasi.

Kolaborasi Bali–NTB–NTT juga dipandang sebagai strategi untuk memperkuat posisi kawasan timur Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia. Ketiga daerah memiliki karakter wisata yang saling melengkapi, mulai dari wisata budaya, bahari, hingga kawasan konservasi yang telah dikenal di pasar internasional.

Apabila rencana pembangunan bandara amfibi dapat direalisasikan, maka wisatawan nantinya berpeluang menikmati perjalanan yang lebih praktis antar destinasi seperti Bali, Lombok, Sumbawa, Labuan Bajo, maupun kawasan kepulauan lainnya. Konektivitas yang semakin baik diharapkan menjadi daya tarik tambahan bagi investor dan pelaku industri pariwisata untuk mengembangkan berbagai proyek baru di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi NTB berharap langkah strategis ini menjadi awal terbentuknya sistem transportasi pariwisata yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi di Indonesia bagian timur. Melalui peningkatan konektivitas regional, kawasan Bali–NTB–NTT diharapkan mampu memperkuat daya saing pariwisata nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

(Redaksi)

Ingin menikmati liburan di Labuan Bajo dengan lebih nyaman tanpa kesalahan yang sering terjadi selama perjalanan? Percayakan perencanaan perjalanan Anda pada standar premium Labuan Bajo Holiday.

Pesan paket wisata Labuan Bajo melalui WhatsApp +62 811 3835 366 atau+62 812 9111 1137, atau kunjungi Instagram LABAHO!

FloresToday.Com – Pasar tanah di Indonesia memasuki babak baru pada 2026. Di tengah perlambatan pertumbuhan harga properti residensial, minat terhadap investasi tanah justru tetap menunjukkan daya tarik yang kuat, terutama di kawasan yang berkembang akibat pembangunan infrastruktur, destinasi pariwisata, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kondisi tersebut membuat tanah dinilai masih menjadi salah satu instrumen investasi jangka panjang yang paling diminati.

Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan harga properti residensial di pasar primer pada Triwulan I 2026 hanya mencapai 0,62 persen (year-on-year), lebih rendah dibandingkan 0,83 persen pada Triwulan IV 2025. Namun perlambatan tersebut tidak serta-merta mengurangi minat masyarakat maupun investor terhadap aset berupa tanah.

Permintaan Tanah Bergeser ke Kawasan Berkembang

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa investor tidak lagi hanya memburu tanah di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung. Minat mulai bergeser menuju wilayah yang memiliki prospek pertumbuhan ekonomi tinggi, seperti kawasan penyangga ibu kota, daerah industri baru, hingga destinasi pariwisata prioritas nasional.

Menurut berbagai pelaku industri properti, kenaikan nilai tanah kini lebih banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

• pembangunan jalan tol dan infrastruktur strategis;
• pengembangan kawasan industri;
• pertumbuhan sektor pariwisata;
• peningkatan aksesibilitas;
• rencana tata ruang pemerintah;
• semakin terbatasnya ketersediaan lahan produktif.

Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah daerah berkembang mengalami peningkatan aktivitas transaksi tanah meskipun pasar rumah primer sedang mengalami perlambatan.

Bank Indonesia: Harga Properti Melambat, Penjualan Masih Tertekan

Berdasarkan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Triwulan I 2026, Bank Indonesia menyampaikan bahwa:

• Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) tumbuh 0,62 persen (yoy).
• Penjualan rumah di pasar primer turun 25,67 persen (yoy).
• Sekitar 80,66 persen pembiayaan pembangunan proyek masih berasal dari dana internal pengembang.
• Sebanyak 69,87 persen pembelian rumah dilakukan melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, dalam siaran pers SHPR menyampaikan bahwa harga properti residensial pada pasar primer masih tumbuh, namun dengan laju yang lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut mencerminkan perlambatan aktivitas pasar residensial pada awal tahun 2026.

Pemerintah Perkuat Sistem Penilaian Tanah Nasional

Di sisi regulasi, pemerintah juga mulai memperkuat tata kelola penilaian tanah. Tahun ini pemerintah telah memberlakukan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penilaian Tanah, yang mengatur mekanisme penilaian tanah secara lebih terstandar.

Regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan penilaian tanah, pemanfaatan peta nilai tanah, hingga penyediaan informasi nilai tanah sebagai dasar berbagai kebijakan pertanahan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi harga tanah sekaligus mengurangi praktik spekulasi yang selama ini sering terjadi di berbagai daerah.

Investor Dinilai Semakin Selektif

Pengamat properti menilai tren investasi tanah pada 2026 tidak lagi semata-mata mengejar kenaikan harga (capital gain), melainkan lebih mempertimbangkan potensi pengembangan kawasan.

Investor kini lebih memperhatikan sejumlah aspek sebelum membeli lahan, seperti:

• legalitas sertifikat;
• kesesuaian tata ruang;
• akses jalan;
• ketersediaan utilitas;
• potensi pembangunan di masa depan;
• nilai ekonomis kawasan.

Pendekatan tersebut dinilai mampu meminimalkan risiko investasi sekaligus meningkatkan nilai aset dalam jangka panjang.

Meski pertumbuhan harga properti residensial nasional mengalami perlambatan pada awal 2026, prospek investasi tanah dinilai masih menjanjikan. Penguatan sistem penilaian tanah oleh pemerintah melalui regulasi baru diharapkan menciptakan pasar yang lebih transparan dan memberikan kepastian bagi investor maupun masyarakat. Ke depan, kawasan dengan dukungan infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan pengembangan pariwisata diperkirakan tetap menjadi magnet utama investasi lahan di Indonesia.